Sebuah perjanjian bersejarah pasca-Brexit akan mengintegrasikan Gibraltar ke dalam zona perjalanan Schengen, yang secara efektif mengakhiri status bebas PPN yang telah berlangsung lama www.thetimes.com. Perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan ketegangan diplomatik selama bertahun-tahun antara Inggris dan Spanyol terkait status perbatasan wilayah tersebut www.bbc.com. Dengan menyelaraskan diri dengan standar bea cukai dan imigrasi Uni Eropa, Gibraltar akan bertransisi dari kantong bebas pajak menjadi titik masuk yang teregulasi dalam kerangka kerja Eropa yang lebih luas.

Perubahan ini signifikan karena memberikan wewenang kepada otoritas Spanyol untuk mengawasi persyaratan masuk di perbatasan Gibraltar, yang berpotensi memungkinkan mereka untuk memblokir pelancong yang tidak memenuhi kriteria Schengen. Langkah ini menghilangkan kekhawatiran akan perbatasan fisik (hard border) yang terus berlanjut sejak keluarnya Inggris dari UE, namun hal ini juga memerlukan perubahan mendasar dalam model ekonomi wilayah tersebut. Hilangnya belanja bebas PPN diperkirakan akan berdampak pada ritel lokal sekaligus merampingkan logistik regional.

Para pelancong harus bersiap untuk kontrol perbatasan Schengen yang terstandarisasi saat memasuki Gibraltar, termasuk pemeriksaan paspor dan potensi persyaratan visa yang sesuai dengan hukum UE. Meskipun perjanjian ini memfasilitasi pergerakan yang lebih lancar antara Gibraltar dan Spanyol, pengunjung harus memastikan mereka mematuhi batas tinggal 90 hari yang berlaku di seluruh Wilayah Schengen. Pengunjung di masa mendatang harus memantau pembaruan pada peraturan bea cukai, karena keuntungan bebas bea sebelumnya akan dihapuskan secara bertahap di bawah penyelarasan fiskal yang baru.