Dewan Federal Swiss Setujui Kerangka Partisipasi Kanton untuk Bilateral III UE, Atasi Kekhawatiran Aturan 90/180

Bern, Swiss – Pada 22 April 2026, Dewan Federal Swiss menyetujui perjanjian bersejarah yang memberikan hak partisipasi formal kepada kanton-kanton dalam paket "Bilateral III" dengan Uni Eropa, yang secara khusus memengaruhi bidang-bidang seperti aturan 90/180 tentang masa tinggal jangka pendek bagi warga negara negara ketiga.changeflow.comwww.visahq.com Kerangka kerja ini memastikan masukan kanton dalam proses pembentukan keputusan dan penyelesaian sengketa UE ketika kompetensi atau kepentingan mereka—seperti penegakan hukum imigrasi—terpengaruh, menanggapi lobi selama bertahun-tahun oleh Konferensi Pemerintah Kanton (KdK). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pendekatan desentralisasi Swiss terhadap integrasi UE di tengah perundingan parlemen yang sedang berlangsung.

Berdasarkan perjanjian tersebut, kanton-kanton mendapatkan perwakilan di badan-badan utama, termasuk komite bersama UE-Swiss, forum dialog tingkat tinggi, dan komite seleksi untuk kamar pemantauan bantuan negara Komisi Persaingan. Hal ini melembagakan peran mereka dalam menerapkan elemen-elemen pasar tunggal, seperti penyelarasan legislasi yang dinamis dan konsultasi wajib mengenai pembaruan sistem UE seperti Sistem Masuk/Keluar (EES), revisi aturan Blue Card, dan arahan penempatan pekerja. Untuk aturan 90/180, yang membatasi warga non-UE selama 90 hari dalam periode 180 hari di wilayah Schengen, keterlibatan kanton menjanjikan transparansi yang lebih besar pada lini masa implementasi dan penegakan hukum, membantu penasihat SDM, pajak, dan imigrasi.

Pakta tersebut tetap bersifat kondisional, dijadwalkan untuk ditandatangani hanya setelah Parlemen menyelesaikan debat tentang Bilateral III dan dapat dinegosiasikan ulang jika dasar hukum seperti Undang-Undang Federal tentang Partisipasi Kanton dalam Urusan Luar Negeri diubah secara substansial. Hal ini memberikan kanton potensi kekuatan veto, melindungi akses tenaga kerja asing dari gejolak politik yang menggagalkan perjanjian sebelumnya. Secara keseluruhan, kerangka kerja ini menandakan komitmen Swiss untuk menyeimbangkan hubungan federal-UE dengan otonomi daerah.