Para pemimpin dari delapan negara Uni Eropa—Lituania, Latvia, Estonia, Polandia, Finlandia, Swedia, Jerman, dan Rumania—mengeluarkan seruan bersama pada 13 Maret 2026, mendesak Presiden Dewan Eropa António Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen untuk melarang masuknya personel militer Rusia, baik mantan maupun aktif, yang bertempur di Ukraina ke Wilayah Schengenbabel.uabreaking-news.com.uaunited24media.comwww.pravda.com.uawww.eunews.it. Presiden Lituania Gitanas Nausėda mengumumkan surat tersebut, dengan menekankan bahwa individu-individu tersebut mewakili "salah satu risiko paling serius dan persisten" bagi keamanan internal Uni Eropa, yang berpotensi memicu kejahatan terorganisir, ekstremisme, atau perang hibrida Rusiawww.lrt.lt.

Para penandatangan menyoroti bahwa lebih dari 180.000 narapidana dibebaskan dari penjara Rusia untuk bergabung dengan militer sebagai imbalan kontrak, yang meningkatkan kekhawatiran akan keterlibatan mereka dalam aktivitas permusuhan saat memasuki Eropa. Mereka menyerukan langkah-langkah mendesak di tingkat Uni Eropa, termasuk amandemen Kode Visa, penolakan visa, penolakan izin tinggal, dan larangan masuk jangka panjang di seluruh Schengen, menjelang pertemuan Dewan Eropa pada 19-20 Maret. Upaya ini melanjutkan inisiatif sebelumnya, seperti promosi ide tersebut oleh Estonia pada Januari 2026 dan larangan nasional terhadap lebih dari 1.000 militan Rusia yang telah diidentifikasiunn.ua.

Inisiatif ini mencerminkan kekhawatiran yang meningkat di tengah naiknya penerbitan visa Schengen bagi warga Rusia, dari 517.000 pada tahun 2023 menjadi 541.000 pada tahun 2024, meskipun ada pembatasan pasca-2022. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas telah mendukung larangan serupa, dengan menyatakan, "Kami tidak ingin penjahat perang dan penyabotase berjalan di jalanan kami," sementara Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavský mengadvokasi pembatasan pergerakan bebas diplomat Rusia. Negara-negara seperti Lituania dan Estonia sudah mulai menerapkan pembatasan nasional.