Pada 12 Maret 2026, para anggota parlemen Inggris memulai upaya parlementer formal untuk meninjau batas perjalanan bebas visa 90 hari yang diberlakukan bagi warga negara Inggris yang mengunjungi Wilayah Schengen, menyoroti meningkatnya rasa frustrasi lintas partai terhadap pembatasan pasca-Brexit.euroweeklynews.com Anggota Parlemen dari Partai Demokrat Liberal Helen Morgan, yang mewakili North Shropshire, memimpin upaya tersebut, mendesak pemerintah untuk merundingkan perubahan dengan Uni Eropa guna meringankan beban bagi ekspatriat, pemilik rumah kedua, dan bisnis yang beroperasi di Eropa. Mosi tersebut menyerukan pendekatan proaktif untuk memperbaiki hubungan Inggris-UE, termasuk menangani aturan yang membatasi masa tinggal maksimal 90 hari dalam periode 180 hari.www.majorcadailybulletin.com

Aturan 90/180 hari, kebijakan standar Schengen yang diterapkan pada pengunjung non-UE termasuk warga Inggris, tetap tidak berubah meskipun ada momentum politik, dengan risiko larangan masuk hingga tiga tahun bagi mereka yang melampaui batas waktu tinggal. Anggota parlemen berpendapat bahwa aturan ini menciptakan komplikasi yang tidak perlu bagi pariwisata, kunjungan keluarga, bisnis jangka pendek, dan studi, terutama di tengah kontrol Sistem Masuk/Keluar (EES) biometrik baru yang memperburuk masalah bagi pelancong ke destinasi seperti Spanyol. Pemimpin partai Sir Ed Davey telah mendukung upaya ini sebagai bagian dari langkah yang lebih luas untuk mengatasi hambatan perjalanan dan bea cukai terkait Brexit.

Setiap revisi akan memerlukan negosiasi Uni Eropa yang kompleks, karena Inggris tidak memiliki otoritas sepihak atas kebijakan Schengen, sehingga hasilnya masih belum pasti. Meskipun perdebatan ini terus menekan para menteri, Kantor Luar Negeri terus menegakkan batasan saat ini, tanpa ada perubahan segera yang diharapkan. Bagi jutaan warga Inggris yang bergantung pada perjalanan ke Eropa, tinjauan formal ini menandakan potensi keringanan tetapi juga menggarisbawahi ketegangan pasca-Brexit yang terus berlanjut.